Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ali al-Zubaidi, anggota Kerangka Koordinasi Irak, hari ini, Ahad, dalam wawancara dengan kantor berita Al-Ma‘lumah, membahas isu monopoli senjata di tangan negara dan pentingnya penerapan kebijakan itu terhadap seluruh formasi bersenjata.
Al-Zubaidi menegaskan bahwa rencana monopoli senjata di tangan negara harus mencakup seluruh formasi bersenjata, terutama Peshmerga dan Garda Niniwe.
Ia menyatakan bahwa senjata Hashd al-Shaabi tidak bisa disebut berada di luar kendali negara, sebab Hashd al-Shaabi adalah lembaga keamanan resmi yang patuh pada perintah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Menurut al-Zubaidi, sangat mengherankan jika Peshmerga, pasukan Garda Niniwe yang berada bersama pasukan Turki di kamp Zilkan, Bashiqa, serta Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang berada di Sinjar, tidak ikut masuk dalam langkah-langkah negara untuk memonopoli kepemilikan senjata.
Ia menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut memegang senjata di luar kerangka negara dan tidak tunduk pada perintah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Al-Zubaidi kembali menekankan bahwa Hashd al-Shaabi adalah lembaga keamanan resmi yang patuh pada komando tertinggi angkatan bersenjata. Karena itu, senjata yang dimiliki Hashd al-Shaabi tidak dapat dianggap berada di luar otoritas negara.
Ia melanjutkan bahwa proyek penyerahan senjata merupakan skema Amerika-Zionis yang dirancang untuk memukul keamanan dan stabilitas Irak.
Al-Zubaidi juga memperingatkan dampak dari rencana tersebut, terutama karena situasi keamanan kawasan masih diwarnai ketegangan dan pada saat yang sama ancaman terorisme di Suriah semakin meningkat.
Ia menyebut bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis gagal mewujudkan proyek-proyek mereka di dalam Irak karena keberadaan senjata Hashd al-Shaabi dan kelompok perlawanan.
Pada akhir pernyataannya, al-Zubaidi menekankan perlunya menangani isu senjata berdasarkan satu standar yang sama, yakni standar yang mencakup seluruh formasi bersenjata tanpa pengecualian.
Komentar Anda